Tentang Koperasi Sekolah

Pengertian Koperasi Sekolah:
Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggota-anggotanya terdiri atas siswa sekolah. Koperasi sekolah dapat didirikan pada berbagai tingkatan sesuai jenjang pendidikan, misalnya koperasi sekolah dasar, koperasi sekolah menengah pertama, dan seterusnya. Koperasi sekolah menyediakan kebutuhan warga sekolah, misalnya buku tulis, pena, penggaris, pensil, dan masih banyak yang lainnya. Koperasi sekolah diusahakan dan diurus oleh siswa. Di samping menyediakan kebutuhan sekolah, koperasi sekolah juga merupakan tempat untuk latihan berorganisasi, latihan bekerja sama, latihan bertanggung jawab, dan latihan mengenal lingkungan.
Koperasi didirikan berdasarkan surat keputusan bersama antara Departemen Transmigrasi dan Koperasi dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16 Juli 1972 Nomor 275/SKPTS/Mentranskop dan Nomor 0102/U/1983. Kemudian diterangkan lebih lanjut dalam surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja , Transmigrasi, dan Koperasi Nomor 633/SKPTS/Men/1974. Menurut surat keputusan tersebut, yang dimaksud dengan koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, Madrasah, dan Pesantren.

Landasan pokok

Landasan pokok dalam perkoperasian Indonesia bersumber pada UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Pasal ini mengandung cita-cita untuk mengembangkan perekonomian yang berasas kekeluargaan. Peraturan yang lebih terperinci tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Undang-undang ini berisi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat mengenai cara-cara menjalankan koperasi, termasuk koperasi sekolah yang merupakan  koperasi tidak berbadan hukum. Pengurus dan pengelola koperasi sekolah dilakukan oleh para siswa di bawah bimbingan kepala sekolah dan guru-guru, terutama guru bidang studi ekonomi dan koperasi. Tanggung jawab ke luar koperasi sekolah tidak dilakukan oleh pengurus koperasi sekolah, melainkan oleh kepala sekolah. Pembinaan terhadap koperasi sekolah dilaksanakan bersama antara Kantor Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, serta Departemen Pendidikan Nasional. Koperasi sekolah tidak berbadan hukum seperti koperasi-koperasi lainnya karena siswa atau pelajar pada umumnya belum mampu melakukan tindakan hukum. Status koperasi sekolah yang dibentuk di sekolah merupakan koperasi terdaftar, tetapi tetap mendapat pengakuan sebagai perkumpulan koperasi. Pendirian Koperasi Sekolah diharapkan menjadi sarana bagi pelajar untuk belajar melakukan usaha kecil-kecilan, mengembangkan kemampuan berorganisasi, mendorong kebiasaan untuk berinovasi, belajar menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Untuk itu dalam mendirikan koperasi sekolah diperlukan pertimbangan agar yang diharapkan. Untuk itu dalam mendirikan koperasi sekolah, diperlukan pertimbangan-pertimbangan agar selaras dengan apa yang diharapkan.

Dasar-dasar pertimbangan pendirian koperasi sekolah:

1.    Menunjang program pembangunan pemerintah di sector, perkoperasian melalui program pendidikan sekolah.
2.   Menumbuhkan kesadaran berkoperasi di kalangan siswa.
3.   Membina rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan jiwa koperasi.
4.   Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkoperasi, agar kelak berguna di masyarakat.
5.   Membantu kebutuhan siswa serta mengembangkan kesejahteraan siswa di dalam dan luar sekolah.
Tujuan Koperasi Sekolah:
Tujuan koperasi sekolah adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan pembentukan koperasi sekolah di kalangan siswa dilaksanakan dalam rangka menunjang pendidikan siswa dan latihan berkoperasi. Dengan demikian, tujuan pembentukannya tidak terlepas dari tujuan pendidikan dan program pemerintah dalam menanamkan kesadaran berkoperasi sejak dini.
Ciri-Ciri Koperasi Sekolah
1.    Bentuknya Badan Usaha yang tidak berbadan Hukum.
2.   Anggotanya siswa-siswa sekolah tersebut.
3.   Keanggotannya selama kita masih menjadi siswa.
4.   Koperasi sekolah dibuka pada waktu istirahat.
5.   Sebagai latihan dan praktik berkoperasi.
6.   Melatih disiplin dan kerja.
7.   Menyediakan perlengkapan pelajar.
8.   Mendidik siswa hemat menabung.
9.   Tempat menyelanggarakan ekonomi dan gotong royong

Profil Koperasi

                                                         I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia, koperasi memiliki

peranan yang cukup berarti. Dari beberapa hasil studi kasus tentang koperasi

memperlihatkan bahwa keberadaan koperasi tidak saja menguntungkan pada anggota

koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan

tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk komunitas dimana koperasi tersebut

berada. Keberadaan dan perkembangan koperasi khususnya koperasi yang dikelola

wanita di Indonesia cukup menarik perhatian pemerintah maupun para pembina

karena koperasi-koperasi tersebut menunjukkan perkembangan kinerja yang baik. Hal

tersebut dapat dilihat dari sisi organisasi maupun usaha. Koperasi wanita yang

berkembang dan konsisten dalam menjalankan prinsip dan nilai-nilai koperasi.

Kajian ini difokuskan kepada keberadaan koperasi secara nasional dan

bagaimana beberapa koperasi wanita sukses menjalankan organisasi dan usaha

Koperasi Wanita dengan asumsi pada umumnya memiliki kegiatan yang

diorientasikan kepada pemenuhan kebutuhan dan pemecahan persoalan wanita baik

yang bersifat konsumtif, produktif maupun kesehatan reproduksi.

Keberadaan Kopwan sangat menarik untuk dikaji karena terdapat beberapa

kopwan yang cukup berkembang. Hal ini dapat dilihat secara kuantitas seperti

peningkatan jumlah anggota, volume usaha dan peningkatan SHU sedangkan jika

dilihat dari kualitas pengelolaan, Koperasi Wanita lebih konsisten dan memberikan

dampak positif untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Beberapa contoh : Koperasi

Wanita yang berusaha di bidang simpan pinjam di Jogyakarta, Jawa Timur dan DKI

Jakarta.

Keberhasilan pengelolaan unit simpan pinjam tersebut tidak saja

menguntungkan Kopwan yang bersangkutan, tetapi juga anggota Kopwan dan juga

keluarga dan komunitas dimana Kopwan tersebut berdiri. Karenanya, secara lebih

khusus peranan wanita dalam koperasi perlu didorong dengan beberapa alasan

berkaitan dengan: (1) peranan wanita dalam peningkatan kesejahteraan diri dan

keluarganya. Dengan kata lain terdapat peranan yang besar wanita dalam pengentasan

kemiskinan (2) Kebutuhan wanita untuk memberdayakan diri (aktualisasi diri) agar

2

dapat berperan lebih besar di luar posisinya sebagai ibu rumah tangga (kesimpulan

dari panel diskusi tanggal 4 April 2006 yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang

Pengkajian Sumberdaya UKMK).

Dalam kaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan peranan wanita dalam

koperasi, Pemerintah khususnya Kementerian Negara Koperasi dan UKM sejak tahun

1980 sampai dengan sekarang telah melaksanakan berbagai program. Salah satunya

adalah Program Peningkatan Peran Perempuan melalui Koperasi dan UKM. Program

lainnya adalah pada tahun 2004/2005 pemerintah telah melaksanakan Program

Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang Responsif Gender melalui

perguliran dana perkuatan modal usaha kepada kelompok usaha mikro dan kecil

khususnya wanita yang memiliki usaha produktif seperti KSP/USP dengan pola

tanggung renteng. Program tersebut dijalankan secara meluas mencakup 30 propinsi

yaitu NAD, Sumut, Riau, Jambi, Sumbar, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Jabar,

Banten, DKI Jakarta, Jateng, D.I.Yogyakarta, Jatim, Bali, Kalsel, Kaltim, Kalteng,

Kalbar, NTB, NIT, Sulsel, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulut, Maluku, dan Maluku

Utara.

Berdasar pada alasan-alasan di atas dan kaitan dengan implementasi programprogram

pemerintah seperti juga disebutkan di atas, maka mutlak dibutuhkan profil

Koperasi Wanita yang valid dan akurat untuk dapat menggambarkan pertumbuhan dan

perkembangan Kopwan. Dengan tersedianya profil tersebut diharapkan dapat

diperoleh gambaran yang baik tentang Kopwan baik dalam aspek organisasi maupun

dalam pelaksanaan usaha. Ketersediaan profil tersebut sangat dibutuhkan sebagai

dasar dalam menentukan atau membuat kebijakan pengembangan Koperasi Wanita ke

depan. Profil mengenai Kopwan juga sangat penting artinya karena tanpa profil atau

data yang cukup baik sulit untuk melihat secara mendetail persoalan yang dihadapi

maupun solusi yang ditawarkan dari pihak pengambil kebijakan.

Mengapa Kopwan?

Keberhasilan Kopwan digambarkan dengan kemajuan yang telah dicapai oleh

dua kopwan yang ada di Pulau Jawa yaitu: Koperasi Setia Bhakti Wanita (KSBW) di

Surabaya. Faktor yang keberhasilannya diantaranya ditentukan oleh sistem tanggung

renteng dalam pengelolaan dana bergulir. Keberhasilan yang dicapai tersebut telah

3

mendorong, Kementerian Negara Koperasi dan UKM mereplikasikan sistem tanggung

renteng kepada 30 kelompok di 30 propinsi di Indonesia dengan menyediakan dana

bergulir sebesar Rp. 225 juta atau Rp. 7,5 juta per kelompok. Pengelolaan dan

besarnya omset. Indikator keberhasilannya dapat dilihat dari melalui pendapat anggota

tentang koperasi itu sendiri dan kepemilikan supermarket, kenaikan simpan pinjam,

kepemilikan pertokoan, persewaan dan sebagainya yang dicapai antara tahun 2003-

2004 lalu.

Dalam konteks kasus tersebut nampak bahwa wanita memiliki keunggulan

khususnya dalam pengelolaan koperasi. Keunggulan tersebut mewujud dalam

keuletan, kejujuran dan ketelitian dalam menangani berbagai dinamika persoalan

Kopwan. Kasus keberhasilan di atas memperkuat alasan untuk melakukan penelitian

atau pendataan mengenai Kopwan. Melalui proses penelitian ini diharapkan dapat

dipetik pembelajaran dari keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai Kopwan.

Pembelajaran tersebut diharapkan berguna untuk pemerintah sebagai pengambil

kebijakan, dan pihak-pihak lain yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam

mendorong perkembangan Kopwan di masa mendatang.

Dalam konteks kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, peranan

wanita menjadi sangat penting. Dalam kaitan dengan hal tersebut, koperasi dapat

menjadi salah satu wadah yang sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan

keluarga, disamping kegiatan koperasi juga dapat dijadikan sebagai media aktualisasi

diri wanita. Dari kajian yang dilakukan oleh Depkop memperlihatkan bahwa wanita

dan koperasi memiliki kaitan yang penting karenanya perlu ditingkatkan peranannya

secara terus menerus dengan beberapa alasan yaitu : (1) wanita merupakan aktor yang

penting dalam kaitan dengan program pengentasan kemiskinan, (2) wanita merupakan

aktor penting dan terlibat langsung dalam kaitan dengan peningkatan kesejahteraan

keluarga, dan (3) wanita sebagai individu membutuhkan media dalam kaitan dengan

aktualisasi diri agar dapat berperan lebih besar dari sekedar sebagai ibu rumah tangga.

Dalam kaitan dengan hal di atas, pemerintah khususnya Kementerian Negara

Koperasi dan UKM sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang telah melaksanakan

Program Peningkatan Peran Wanita. Kemudian pada tahun 2004/2005 telah

melaksanakan ‘Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil melalui

perguliran dana perkuatan modal usaha kepada kelompok usaha mikro dan kecil,

4

khususnya untuk wanita yang mempunyai usaha produktif seperti KSP/USP yang

ditangani wanita dengan pola tanggung renteng pada 30 propinsi. Sebagai tindak

lanjut dari program yang telah dijalankan, maka diperlukan kegiatan pendataan

Koperasi Wanita yang ada di Indonesia.

Berkaitan dengan masalah yang ingin dijawab pada kajian ini yaitu belum

diketahui profil Koperasi Wanita secara aktual di lapangan baik nasional maupun

kasus per kasus, maka melalui kajian ini telah (1) diperoleh (profil) terbaru

mengenai keberadaan Koperasi Wanita di Indonesia, (2) diperoleh profil koperasi

wanita pada 6 kasus, (3) digali berbagai potensi yang dimiliki Koperasi Wanita, (4)

diperoleh berbagai persoalan yang dihadapi dan mencoba memberikan informasi

untuk pemberdayaan koperasi wanita berikutnya.

2. Rumusan Masalah

(1) Belum diketahui profil Koperasi Wanita pada skala nasional.

(2) Belum diketahui profil atau kiat Koperasi Wanita mengembangkan koperasi.

3. Tujuan dan Manfaat Kajian

Kegiatan bertujuan :

(1) Mengetahui profil Koperasi Wanita di Indonesia

(2) Mengetahui profil atau kiat Koperasi Wanita mengembangkan koperasi .

4. Sasaran dan Output

Sasaran kajian ini adalah sebagai bahan (1) masukan untuk Koperasi Wanita

dan Pemerintah untuk penyempurnaan pengembangan Koperasi Wanita di Indonesia

ke depan, (2) sebagai model bagi koperasi lain untuk pengembangan Koperasi Wanita.

5

II. KERANGKA BERPIKIR

Keberadaan dan keberhasilan koperasi tidak dapat dilepaskan dari konsep

kepercayaan (trust) dari anggota kepada Pengurus dan sebaliknya. Dalam hal ini ada

prinsip hubungan timbal balik dalam arti materi atau immateri, juga menunjuk pada

hubungan pertukaran yang sebetulnya terbentang mulai dari yang paling tidak jelas

pengukurannya sampai dengan jelas pengukurannya, mulai dari yang langsung sampai ke

yang tidak langsung (Lawang; 2005;234). Dalam hal ini kepercayaan antara koperasi

dengan anggotanya terbangun jika kedua belah pihak saling memenuhi ekspektasi dari

keduanya. Anggota akan percaya terhadap koperasi, jika koperasi mampu memenuhi

ekspektasi kebutuhan anggotanya melalui mekanisme yang memenuhi prinsip-prinsip

perkoperasian yang menjadi telah menjadi kesepakatan. Dengan kata lain bahwa koperasi

akan dipercaya oleh anggotanya jika harapan-harapan anggotanya dapat dipenuhi tanpa

membedakan apapun, termasuk perbedaan jenis kelamin. Sebaliknya koperasi ada,

bertahan dan berkembang jika anggotanya memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dalam

konsep koperasi sesuai dengan yang dinyatakan Hanel (2005:39). Koperasi adalah

organisasi yang otonom yang berada dalam lingkungan sosial ekonomi yang

memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok orang merumuskan tujuannnya

secara otonom dan mewujudkan tujuan-tujuan itu melalui aktivitas-aktivitas ekonomi

yang dilakukan bersama. Melalui aktivitas ekonomi yang diwujudkan tersebut di

dalamnya terjadi proses saling berinteraksi dalam kelompok. Antara kelompok dengan

kelompok lainnya berhimpun mewujudkan kebutuhan bersama atau kepentingan bersama.

Pada kenyataannya koperasi wanita mampu mengimplementasikan konsep

kelompok dalam organisasi koperasi yang dimanajemen secara tekun (Suwarto FX,

Yusril. M Syamsu Syahrimin ,1990)

Permasalahan umum koperasi pada dasarnya relatif sama dengan permasalahan

koperasi lainnya, yang menarik adalah apakah kaum wanita (sebagai kategori sosial)

mempunyai kekuatan atau potensi tertentu sehingga koperasi yang dikelola wanita dapat

berjalan lebih baik atau tidak. Dalam kajian ini, dirumuskan persoalan yang dihadapi

Kopwan di Indonesia. Permasalahan Kopwan dikelompokkan ke dalam dua kategori,

yaitu pertama, permasalahan (subject matter) yang menunjuk pada apa saja yang

6

memungkinkan berjalannya kegiatan kopwan. Kedua, permasalahan dalam pengertian

masalah (problem) yang dihadapi Kopwan.

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini maka (1)

kondisi makro atau keberadaan koperasi secara nasional dilakukan dengan pengumpulan

data sekunder di tingkat Propinsi, (2) sedangkan kiat sukses koperasi yang berhasil

dilakukan dengan wawancara mendalam dengan pengurus koperasi dan anggota.

Peubah yang diamati untuk mengetahui mengetahui profil koperasi secara nasional

meliputi: (1) Jumlah koperasi wanita berdasarkan jenis/identitas, (2) Jenis usaha koperasi,

(3) Penyelenggaraan RAT, (4) Modal Koperasi Wanita, (5) Volume Usaha, (6) Sisa

Hasil Usaha (SHU), (7) Umur koperasi Wanita, (8) Jumlah Manajer (9) Jumlah

karyawan dan (10) Keuangan/Solvabilitas. Selanjutnya peubah untuk menjelaskan profil

koperasi wanita secara kasus meliputi (1) Kemampuan Pengurus Mengelola Organisasi,

(2) Kemampuan Pengurus/Manajer Mengelola Usaha, (3) Kemampuan Koperasi

Bekerjasama dengan Pihak lain dan (4) Dampak Koperasi Terhadap Lingkungan.

Keberadaan dan keberhasilan koperasi tidak dapat dilepaskan dari konsep

kepercayaan (trust) dari anggotanya. Dalam hal ini ada prinsip kebersamaan pada

hubungan timbal balik mulai dari yang paling tidak jelas pengukurannya sampai dengan

yang jelas pengukurannya, mulai dari yang langsung sampai ke yang tidak langsung

(Lawang; 2005;234).

Dalam konteks koperasi, kepercayaan antara koperasi dengan anggotanya

terbangun jika kedua belah pihak saling memberi dan dapat memenuhi ekspektasi dari

keduanya. Dengan kata lain bahwa anggota akan percaya terhadap koperasi jika koperasi

mampu memenuhi ekspektasi kebutuhannya sebagai anggota melalui mekanisme yang

ada dalam koperasi yang memenuhi prinsip-prinsip good governance1 yang menjadi basis

kesepakatan dalam koperasi. Artinya bahwa koperasi akan dipercaya oleh anggotanya jika

harapan-harapan anggotanya terhadap pemenuhan kebutuhan/kesejahteraan dapat

dipenuhi tanpa membedakan berbagai status (sosial, jenis kelamin, dll).

Sebaliknya koperasi ada, bertahan dan berkembang jika anggotanya memenuhi

kewajiban-kewajibannya. Hubungan timbal balik tersebut yang pada akhirnya akan

menentukan kinerja koperasi yang terwujud dalam pengkategorian koperasi sesuai yang

ditetapkan dalam pengkategorian kelompok kinerja A, B, C atau D.

.

7

IV. METODE PENELITIAN

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data

primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui surat dan email. Data primer

diliput melalui seperangkat pertanyaan yang diajukan kepada responden.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan (1) Kuesioner yang telah

disiapkan (2) Observasi, teknik ini dilakukan untuk mengadakan pengamatan agar

diketahui lebih jelas seperti apa keberhasilan koperasi itu dan (3) Wawancara

mendalam.

3. Teknik Pengambilan Sampling

Dalam penelitian ini teknik penarikan sampling dilakukan dengan metode

purposive. Ciri Koperasi berhasil adalah Koperasi yang mampu : (1) mengelola

organisasi koperasi dengan baik, (2) mengelola usaha dengan baik, (3) memupuk dan

mengelola modal, (4) mampu bermitra antar Koperasi, anggota dan pihak ketiga.

4. Jenis Responden dan Jumlah Responden

Jenis responden dalam penelitian ini adalah (1) Staf/ karyawan Kantor kepala

Dinas di tingkat Propinsi, (2) Staf/karyawan Kantor Kepala Dinas Kabupaten/Kodya,

(3) Pengurus Koperasi Wanita dan (4) Anggota Koperasi Wanita.

Ada 6 responden koperasi wanita yang menjadi model pada kajian ini adalah

Koperasi wanita : (1) Pengrajin Konveksi dan Bordir di Kabupaten Bukit Tinggi

Propinsi Sumatera Barat, (2) BK3I di DKI Jakarta, (3) Kartini di Kab Sleman DI

Jogyakarta, (3) Setia Bhakti Surabaya Jawa Timur, (4) Dian Wanita Kab Pasuruan

Jawa Timur, (5) Anisa Propinsi NTB dan Koperasi Wanita (6) Panggayo Maju

Maluku.

8

5. Peubah atau Variabel :

(1) Peubah Untuk Profil Koperasi Nasional

1. Jumlah Koperasi Wanita

2. Jenis usaha koperasi

3. Penyelenggaraan RAT

4. Modal Koperasi Wanita

5. Volume Usaha

6. Sisa Hasil Usaha (SHU)

7. Umur koperasi Wanita

8. Jumlah Manajer

9. Jumlah karyawan

10. Keuangan/Solvabilitas

(2) Peubah Profil Koperasi Berhasil

1. Kemampuan Pengurus Mengelola Organisasi

2. Kemampuan Pengurus/Manajer Mengelola Usaha

3. Kemampuan Koperasi Bekerjasama dengan Pihak lain

4. Dampak Koperasi Lerhadap Lingkungan

6. Metode Analisis

Data sekunder yang berhasil diinventarisir dikelompokkan sesuai

pengelompokkan tabulasi data, untuk kemudian diolah dengan menggunakan statistik.

Setelah data diolah kemudian dianalisis dengan dua metode, kuantitatif dan kualitatif.

Pada analisa kuantitatif data diolah dengan batuan software Microsoft Access dan

Microsoft Excel.

Data primer di analisis secara kualitatif untuk melihat profil koperasi wanita

yang berhasil.

7. Definisi Operasional

(1) Koperasi yang dimaksud dalam studi ini adalah koperasi berdasarkan UU

Koperasi No 25 Tahun 1992 yaitu sebagai organisasi ekonomi rakyat yang

9

berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi

yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas

asas-asas kekeluargaan.

(2) Koperasi wanita adalah koperasi (primer maupun sekunder)2 dan berbadan

hukum yang pengurus atau anggotanya adalah wanita dan kegiatan-kegiatan

yang dilakukan atau dikembangkan berdasar pada kebutuhan dan persoalan

perempuan.

Berdasarkan jenis koperasi, dibagi dalam 5 (lima)

1. Koperasi konsumsi

2. Koperasi kredit (koperasi simpan pinjam)

3. Koperasi produksi

4. Koperasi jasa

5. Koperasi serba usaha

(3) Koperasi aktif dan Koperasi tidak aktif;

Koperasi dimana kepengurusan, keanggotaan maupun kegiatannya berjalan

secara rutin.

1. Melaksanakan RAT 3 tahun berturut-turut.

2. Melayani kebutuhan anggota sesuai jenis koperasi (penyediaan modal untuk

anggota, penyediaan bahan baku produksi, kebutuhan harian, dll).

(4) Jenis Koperasi: berdasarkan kondisi emperis di Indonesia,jenis koperasi di

kelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen

barang/jasa.Contoh koperasi susu.

2. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya konsumen akhir atau

pemakai barang /jasa. Contoh koperasi waserda.

3. Koperasi jasa adalah koperasi yang anggotanya pemakai jasa yang diberikan

oleh koperasi; dan

4. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang menyelenggarakan berbagai

kegiatan usaha.

10

(5) Koperasi Primer adalah koperasi yang anggotanya orang-orang yang memiliki

kesamaan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung

melayani langsung para anggotanya.

(6) Koperasi Sekunder adalah yang beranggotkan badan-badan hukum koperasi

karena kesamaan kepentingan ekonomi mereka berfederasi (bergabung) untuk

tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomi dalam rangka melayani para

anggotanya.

(7) Volume usaha adalah total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa pada

tahun buku yang bersangkutan.

(8) Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu

tahun buku dikurangi dengan biaya,penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk

pajak dalam tahun buku bersangkutan.

(9) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

1. Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko (modal equity) atau

merupakan kumulatif dari simpanan pokok,simpanan wajib, dana cadangan

dan hibah.

2. Modal pinjaman adalah modal yang dipinjam koperasi berasal dari anggota,

koperasi lainnya, bank/lembaga, penerbitan obligasi/surat berharga dan

sumber-sumber lainnya.

(10) Kemitraan koperasi adalah kerjasama usaha koperasi dengan sesama koperasi

dan atau badan usaha lainnya:

1. Kemitraan horizontal adalah kerjasama usaha dalam jenjang wilayah kerja

yang sama.

2. Kemitraam vertikal adalah kerjasama usaha dalam jenjang wilayah kerja

yang lebih tinggi.

(11) Partisipasi anggota adalah keterlibatan anggota dalam kegiatan koperasi yang

dapat berbentuk:

1. melakukan transaksi dengan koperasi (membeli barang/jasa dari koperasi).

2. ikut serta dalam pengambilan keputusan (hadir dalam RAT).

3. ikut serta dalam pemupukan modal (simpanan pokok, wajib dan sukarela)

4. ikut serta dalam pengawasan; dan

5. ikut serta dalam menanggulangi risiko.

11

(12) Aset koperasi adalah semua harta yang dimiliki secara sah oleh koperasi yang

terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap.

(13) Tenaga kerja koperasi adalah orang yang bekerja secara penuh waktu untuk

koperasi dan mendapatkan imbalan tetap berupa gaji atau honor.

(14) Pengurus koperasi terdiri dari ketua,sekertaris,bendahara dan pengawas yang

diangkat berdasarkan rapat anggota.

(15) Pendidikan Pengurus adalah latar belakang tingkat pendidikan formal yang

dimiliki oleh pengurus koperasi mulai dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah

Lanjutan Pertama (SLP), Sekolah Lanjutan Atas (SLA) dan Perguruan Tinggi.

(16) Masalah Koperasi adalah disparitas antara kondisi yang diharapkan untuk

koperasi dengan kondisi yang nyata yang memberikan pengaruh negatif internal

maupun eksternal.

MENGEMBANGKAN KOMPETENSI BISNIS KOPERASI

KOPERASI INDONESIA: OPERASIONALISASI EKONOMI RAKYAT
Sarman (2007) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi saat ini hanya diarahkan pada kepentingan ekonomi sempit. Dalam perspektif lebih luas perlu perencanaan tujuan pembangunan yang diarahkan kepada pembangunan manusia, bukan terjebak disekitar pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi seharusnya tidak sekedar terpusat misalnya pada pertumbuhan, tetapi harus dapat mempertahankan struktur sosial dan budaya yang baik. Pembangunan ekonomi yang banyak merubah keadaan sosial dan budaya menjadi negatif merupakan penyebab munculnya masalah moral.
Mubyarto (2002) menjelaskan ekonomi saat ini juga tidak harus dikerangkakan pada teori-teori Neoklasik versi Amerika yang agresif khususnya dalam ketundukannya pada aturan-aturan tentang kebebasan pasar, yang keliru menganggap bahwa ilmu ekonomi adalah obyektif dan bebas nilai, yang menunjuk secara keliru pada pengalaman pembangunan Amerika, dan yang semuanya jelas tidak dapat menjadi obat bagi masalah-masalah masyarakat Indonesia dewasa ini.
Logika modernisasi menurut kerangka filosofis kapitalisme berkenaan pemberdayaan berada pada bagaimana mendekatkan dikotomi antara kepentingan privat dan publik lewat media kelembagaan (mega structures). Hal ini terjadi karena menurut Nugroho (2001) Barat mengidentifikasi realitas makro sebagai lembaga bersifat makro, obyektif serta politis (public sphere) baik berbentuk konglomerasi para pemilik modal, birokrasi, asosiasi tenaga kerja dengan skala besar, profesi terorganisir, dan lainnya. Masalahnya mega-structures tersebut cenderung mengalienasi dan tidak memberdayakan eksistensi individu (privat sphere). Untuk menjembatani hal tersebut diperlukan intermediasi privat-publik model kapitalisme. Lembaga mediasi (mediating institutions) di satu sisi memberi makna privat, tetapi di sisi lain mempunyai arti publik, sehingga mampu mentransfer makna dan nilai privat ke dalam pemaknaan struktur makro.
Hanya masalahnya liberalisme yang sekarang berevolusi menjadi neoliberalisme dan telah merambah Indonesia, mulai dari kebijakan sampai aksi konkritnya tidak bersesuaian dengan koridor intermediasi seperti itu. Seperti dijelaskan di muka bahwa neoliberalisme telah merasuk ke seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia. Faham liberal menurut Nugroho (2001) lebih mempertahankan hak-hak individu dan cenderung menegasikan bahwa privat sphere memiliki konsekuensi publik sphere. Bahkan lembaga intermediasi (seperti lembaga keagamaan, lembaga sosial-ekonomi termasuk koperasi) cenderung dipertentangkan bahkan digiring menjadi area privat sphere.
Ekonomi rakyat yang sejatinya dicoba untuk menjadi pola bebas dari substansi intermediasi dan dikotomi privat sphere dan publik sphere, seperti Koperasi, malah menjadi representasi kooptasi globalisasi dan neoliberalisme dan secara tidak sadar mematikan dirinya sendiri secara perlahan-lahan. Istilah ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, misalnya dijelaskan Mubyarto (2002) bukanlah kooptasi dan pengkerdilan usaha mayoritas rakyat Indonesia, tetapi merupakan kegiatan produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat.
Bentuk Koperasi jelas bukanlah lembaga intermediasi seperti logika modernitas dan kapitalisme. Sehingga treatment pengembangannya jelas harus unik dan memiliki diferensiasi dengan pengembangan koperasi di negara lain atau bahkan Barat. Bentuk koperasi yang unik tersebut sebenarnya telah didefinisikan secara regulatif oleh negara. Definisi koperasi dapat dilihat secara tekstual pada pasal 1 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Secara umum definisi tersebut memberikan gambaran bahwa koperasi merupakan bentuk dari gerakan ekonomi rakyat. Kekhasan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah aktivitasnya dilandasi dengan asas kekeluargaan. Artinya, koperasi ala Indonesia memiliki dua kata kunci, ekonomi rakyat dan kekeluargaan. Mudahnya, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat memerlukan definisi operasionalnya sendiri, sesuai realitas masyarakat Indonesia.
Usulan Arif (1995) untuk memperbaiki ekonomi nasional dengan cara reformasi sosial yang mendasar, “an effective development state”. “An effective development state” adalah suatu elit kekuasaan yang mempunyai sifat dan perilaku; (1) bebas dari kepentingan pihak manapun kecuali kepentingan rakyat banyak, (2) bebas dari godaan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga dengan menggunakan kekuasaan yang dipegangnya, (3) mengatur suatu ideologi politik yang memihak rakyat banyak, pro keadilan, anti penindasan, anti feodalisme, nepotisme dan despotisme, menjunjung tinggi integritas, menghargai kerja nyata dan “committed” terhadap emansipasi kemanusiaan untuk semua orang, (4) tidak melaksanakan pemerintahan negara sebagai suatu “soft state”, yaitu suatu pemerintahan yang lemah dan tidak berani melaksanakan tindakan hukum terhadap segala bentuk penyimpangan yang menghambat proses transformasi sosial yang hakiki. Ringkasnya Arif lebih setuju pernyataan Hatta: “ Yang kita inginkan ialah rakyat yang memiliki kedaulatan, bukan negara yang memiliki kedaulatan”. CORE COMPETENCIES: JANTUNG ORGANISASI BISNIS
Prahalad dan Hamel (1994) mendefinisikan kompetensi inti (core competencies) sebagai suatu kumpulan keahlian dan teknologi yang memungkinkan suatu organisasi memiliki positioning agar memberi manfaat lebih efektif untuk pelanggan. Organisasi mempunyai kompetensi yang perlu (necessary competencies) dan kompetensi yang membedakan (differentiating competencies). Kompetensi- kompetensi yang perlu adalah semua kompetensi yang menciptakan nilai, sedangkan kompetensi yang membedakan adalah kompetensi-kompetensi yang memberi organisasi tertentu atau kelompok organisasi suatu posisi kompetitif (misalnya penguasaan pasar, reputasi ilmiah).
Hamel dan Prahalad (1994) menjelaskan bahwa suatu organisasi perlu memperhatikan keberhasilannya di masa depan sebagai persiapan untuk pengembangan dan kerja sama kompetensi untuk meraih keunggulan produk dan jasa yang baru. Dengan begitu, strategi daya saing pasar masa depan mengharuskan para manajer puncak suatu organisasi untuk menyesuaikan kompetensi inti organisasi dan strategi serta kerja sama pengelolaan sumber daya untuk keberhasilannya.
Dalam jangka pendek, lanjut Prahalad dan Hamel (1990), kemampuan kompetitif perusahaan dikendalikan oleh atribusi kinerja/harga. Tetapi perusahaan yang tangguh di era kompetisi global ditegaskan tingkat kompetitif perlu menekankan pada differential advantage

Sumber : http://rizqiputriariani.blogspot.com/2012/01/mengembangkan-kompetensi-bisnis.html

Organisasi dan Manajemen Koperasi

Organisasi dan Manajemen Koperasi

a.           Bentuk Organisasi

1.            Menurut Hanel

a.    Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan

b.   Sub sistem koperasi:

                                                                                           i.      individu (pemilik dan konsumen akhir)

                                                                                        ii.      Pengusaha Perorangan/kelompok (pemasok/supplier)

                                                                                      iii.      Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat

2.            Menurut Ropke

A.  Identifikasi Ciri Khusus

a.       Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)

b.      Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi)

c.       Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)

d.      Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)

B.  Sub sistem

a.    Anggota Koperasi

b.   Badan Usaha Koperasi

c.    Organisasi Koperasi

3.            Diindonesia

1.    Bentuk : Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola dan Pengawas

2.    Rapat Anggota,

a.    Wadah anggota untuk mengambil keputusan

b.   Pemegang Kekuasaan Tertinggi, dengan tugas :

                                                                                           i.      Penetapan Anggaran Dasar

                                                                                        ii.      Kebijaksanaan Umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)

                                                                                      iii.      Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus

                                                                                      iv.      Rencana Kerja, Rencana Budget dan Pendapatan serta pengesahan Laporan Keuangan

                                                                                        v.      Pengesahan pertanggung jawaban

                                                                                      vi.      Pembagian SHU

                                                                                   vii.      Penggabungan, pendirian dan peleburan

b.           Hiarkhi Tanggung Jawab

A.  Pengurus

1. Tugas:

a. Mengelola koperasi dan usahanya

b. Mengajukan rancangan Rencana kerja, budget dan belanja koperasi

c. Menyelenggaran Rapat Anggota

d. Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban

d. Maintenance daftar anggota dan pengurus

2. Wewenang:

l  Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan

l  Meningkatkan peran koperasi

B. Pengawas

l  Perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi & usaha koperasi

l   UU 25 Th. 1992 pasal 39 :

1. Bertugas untuk melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan koperasi

2.   Berwenang untuk meneliti catatan yang ada & mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

C. Pengelola

l  Karyawan / Pegawai yang diberikan kuasa & wewenang oleh pengurus

l   Untuk mengembangkan usaha dengan efisien & profesional

l  Hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak kerja

l  Diangkat & diberhentikan oleh pengurus

l  Menggunakan gaya manajemen yang partisipatif

l  Terdapat pola job description pada setiap unsur dalam koperasi

l  Setiap unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang berbeda (decision area)

l  Seluruh unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang sama (shared decision areas)

D. Anggota Koperasi

l  Diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 17 – 20

          - Orang-orang

          - Badan HUkum Koperasi.

l  Kewajiban Para Anggota, meliputi :

- Mengamalkan asas, landasan dan sendi Koperasi.

          - Menghadiri dan aktif dalam Rapat Anggota.

          - Melunasi simpanan yang telah ditentukan.

          - Aktif dalam proses usaha koperasi

- Mengikuti pendidikan yang diadakan tentang perkoperasian.

- Kewajiban bersama atas kerugian yang diderita.

l  Hak Para Anggota, meliputi :

- Menghadiri RAT sekaligus menyampaikan gagasan.

- Memilih / dipilih menjadi anggota pengurus / badan penasehat.

- Mendapatkan pelayanan yang sama

- Melakukan pengawasan jalannya koperasi

- Menerima bagian dari SHU

- Mengemukakan pendapat / saran dalam Rapat.

- Menuntut diadakannya RA berdasar AD / ART 

l  Berhenti / diberhentikan sebagai anggota :

  * Minta berhenti atas kmauan sendiri

  * Meninggal dunia.

  * Di berhentikan oleh pengurus, karena :

 - Tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan koperasi

     - Merugikan Koperasi.

E. Pengurus

l  Pasal 29 ayat 2 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan “ Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat Anggota.

l  Pasal 30 memerinci weweang dan tanggung jawab ( tugas )

l  Tugas Pengurus

     - Mengelola Koperasi dan Usahanya.

     - Mengajukan rencana kerja serta APB KOperasi.

     - Menyelenggarakan Rapat Anggota.

- Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban tugas.

     - Menyelengarakan pembukuan keuangan.

     - Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

l  Wewenang Pengurus

- Mewakili Koperasi di dalam maupun diluar pengadilan.

- Memutuskan penerimaan atau penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

     - Melakukan tindakan dan uapaya bagi kepentingan dan      kemanfaatan Koperasi.

   Catt :

Apabila Koperasi belum bisa mengangkat  ‘Manajer’ maka perlu     dibentuk Pengurus Harian yang dipilih dari pengurus lengkap /       pleno yang bertanggung jawab khusus meleksanakan tugas     operasional sekaligus wakil pengurus lengkap.

          Pengurus Harian terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara.

l  Pasal 32 ayat 1 UU No 25 Tahun 1992 disebutkan:

          “ Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.’’

          Pengelola ini disebut dengan ‘Manajer’. Rencana pengangkatan harus diajukan dan mendapat persetujuan  Rapat Anggota dan pengangkatan harus disertai Dasar Hukum.

c.           Pola Manajemen

Koperasi seperti halnya organisasi yang lain membutuhkan pola manajemen yang baik agar tujuan koperasi tercapai dengan efisien.

Hal yang membedakan manajemen koperasi dengan manajemen umum adalah terletak pada unsur-unsur manajemen koperasi yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Adapun tugas masing-masing dapat diperinci sebagai berikut : Rapat anggota bertugas untuk menetapkan anggaran dasar, membuat kebijaksanaan umum, mengangkat/memberhentikan pengurus dan pengawas. Pengurus koperasi bertugas memimpin koperasi dan usaha koperasi sedangkan Pengawas tugasnya mengawasi jalannya koperasi.

Untuk koperasi yang unit usahanya banyak dan luas, pengurus dimungkinkan mengangkat manajer dan karyawan. Manajer atau karyawan tidak harus anggota koperasi dan seyogyanya memang diambil dari luar koperasi supaya pengawasannya lebih mudah. Mereka bekerja karena ditugasi oleh pengurus, maka mereka juga bertanggung jawab kepada pengurus.  Di bawah ini akan dibahas mengenai beberapa pola manajemen koperasi yang nantinya akan membantu koperasi tersebut dalam mencapai tujuannya :

a.      Perencanaan

Perencanaan merupakan proses dasar manajemen. Dalam perencanaan manajer memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana melakukan dan siapa yang harus melakukan. etiap organisasi memerlukan perencanaan. Baik organisasi yang bersifat kecil maupun besar sama saja membutuhkan perencanaan. Hanya dalam pelaksanaannya diperlukan penyesuaian-penyesuaian mengingat bentuk, tujuan dan luas organisasi yang bersangkutan.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang fleksibel, sebab perencanaan akan berbeda dalam situasi dan kondisi yang berubah-ubah di waktu yang akan datang. Apabila perlu dalam pelaksanaannya diadakan perencanaan kembali sehingga semakin cepat cita-cita/tujuan organisasi untuk dicapai.

Perencanaan dalam Koperasi :

Organisasi koperasi sama dengan organisasi yang lain, perlu dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan akhir seefektif mungkin. Fungsi perencanaan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting karena merupakan dasar bagi fungsi manajemen yang lain. Agar tujuan akhir koperasi dapat dicapai maka koperasi harus membuat rencana yang baik, dengan melalui beberapa langkah dasar pembuatan rencana yaitu menentukan tujuan organisasi mengajukan beberapa alternatif cara mencapai tujuan tersebut dan kemudian alternatif-alternatif tersebut harus dikaji satu per satu baik buruknya sebelum diputuskan alternatif mana yang dipilih

Tipe rencana yang dapat diambil dalam koperasi dapat bermacam-macam tergantung pada jangka waktu dan jenjang atau tingkatan manajemen.

b.     Pengorganisasian dan Struktur Organisasi

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Pelaksanaan proses pengorganisasian akan mencerminkan struktur organisasi yang mencakup beberapa aspek penting seperti:

1.      Pembagian kerja,

2.      Departementasi,

3.      Bagan organisasi,

4.      Rantai perintah dan kesatuan perintah,

5.      Tingkat hierarki manajemen, dan

6.      Saluran komunikasi dan sebagainya.

Struktur Organisasi dalam Koperasi :

Sebagai pengelola koperasi, pengurus menghadapi berbagai macam masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang paling sulit adalah masalah yang timbul dari dalam dirinya sendiri, yaitu berupa keterbatasan. Keterbatasan dalam hal pengetahuan paling sering terjadi, sebab seorang pengurus harus diangkat oleh, dan dari anggota, sehingga belum tentu dia merupakan orang yang profesional di bidang perusahaan. Dengan kemampuannya yang terbatas, serta tingkat pendidikan yang terbatas pula, pengurus perlu mengangkat karyawan yang bertugas membantunya dalam mengelola koperasi agar pekerjaan koperasi dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan masuknya berbagai pihak yang ikut membantu pengurus mengelola usaha koperasi, semakin kompleks pula struktur organisasi koperasi tersebut. Pemilihan bentuk struktur organisasi koperasi harus disesuaikan dengan macam usaha, volume usaha, maupun luas pasar dari produk yang dihasilkan. Pada prinsipnya semua bentuk organisasi baik, walaupun masing-masing mempunyai kelemahan.

c.      Pengarahan

Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting. Sebab masing-masing orang yang bekerja di dalam suatu organisasi mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Supaya kepentingan yang berbeda-beda tersebut tidak saling bertabrakan satu sama lain, maka pimpinan perusahaan harus dapat mengarahkannya untuk mencapai tujuan perusahaan.

Seorang karyawan dapat mempunyai prestasi kerja yang baik, apabila mempunyai motivasi. Maka dari itu, tugas pimpinan perusahaan adalah memotivasi karyawannya agar mereka menggunakan seluruh potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Supaya manajer atau pimpinan perusahan dapat memberikan pengarahan yang baik, pertama-tama ia harus mempunyai kemampuan untuk memimpin perusahaan dan harus pandai mengadakan komunikasi secara vertikal.

Manajemen Kepegawaian :

Seorang manajer kepegawaian adalah pembantu pengurus yang diserahi tugas mengurus administrasi kepegawaian, yang mencakup:

·   Mendapatkan pegawai yang mau bekerja dalam koperasi,

·   Meningkatkan kemampuan kerja pegawai,

·   Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik sehingga para karyawan tersebut tidak bosan bekerja bahkan dapat meningkatkan prestasinya,

·  Melaksanakan kebijaksanaan yang dibuat pengurus, mengawasi pelaksanaannya dan menyampaikan informasi maupun laporan kepada pengurus secara teratur,

·   Memberikan saran-saran/usul-usul perbaikan.

d.     Pengawasan

Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk membuat semua kegiatan perusahaan sesuai dengan rencana. Proses pengawasan dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yaitu menetapkan standar, membandingkan kegiatan yang dilaksanakan dengan standar yang sudah ditetapkan, mengukur penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kemudian mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan. Setiap perusahaan mengadakan pengawasan dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Ada beberapa alasan yang dapat diberikan mengapa hampir setiap perusahaan menghendaki adanya proses pengawasan yang baik. Alasan-alasan tersebut antara lain:

1.    Manajer dapat lebih cepat mengantisipasi perubahan lingkungan,

2.    Perusahaan yang besar akan lebih mudah dikendalikan,

3.    Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota organisasi dapat dikurangi.

Berdasarkan waktu melakukan pengawasan, dikenal ada tiga tipe pengawasan yaitu, feedforward controll, concurrent controll, dan feedback control.

Teknik dan Metode Pengawasan :

Secara garis besar pengawasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode pengawasan kualitatif dan metode pengawasan kuantitatif. Pengawasan kualitatif dilakukan oleh manajer untuk menjaga performance organisasi secara keseluruhan, sikap serta performance karyawan. Metode pengawasan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data, biasanya digunakan untuk mengawasi kuantitas maupun kualitas produk. Ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk mengadakan pengawasan kuantitatif, antara lain: dengan menggunakan anggaran, mengadakan auditing, analisis break even, analisis rasio dan sebagainya.

Kita dapat melihatnya dalam program keterkaitan yang dicanangkan sebagai Gerakan Nasional muncul  4 (empat) macam pola hubungan kemitraan, yaitu:

Pola Dagang.

Keterkaitan merupakan hubungan dagang biasa antara produsen/koperasi dan pemasar/pengusaha.

Pola Vendor.

Kerjasama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahan yang menjadi bapak angkat.

Pola Subkontrak.

Kerjasama dilakukan dalam hubungan produk yang dihasilkan oleh koperasi menjadi bagian dalam sistem produksi bapak angkat.

Pola Pembinaan.

Pola ini dikembangkan untuk memberi kesempatan kepada koperasi yang memiliki potensi produksi tetapi lemah dalam pemasaran.

Ke-empat pola tersebut memperlihatkan bahwa koperasi ditempatkan sebagai sub sistem dari perusahaan swasta/BUMN. Padahal koperasi mempunyai kemampuan untuk ditempatkan sebagai related system. Dengan demikian fokus perhatian umumnya terarah kepada koperasi primer, sedangkan pengembangan koperasi sekunder dan tersier tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan hanya menjadi subsistem maka koperasi berada pada posisi bargaining yang lemah.

Memasuki millennium ketiga ini sudah seharusnya dilakukan upaya-upaya yang lebih teratur dan konsisten untuk membuat koperasi mampu berusaha di bidang ekpor-impor. Koperasi harus didorong untuk tumbuh dalam satu jaringan kerja (network) dan tidak hanya menjadi sub sistem perusahaan swasta.

Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk pengembangan koperasi dengan membangun unit-unit quality control guna menetapkan standar ekspor serta meningkatkan kualitas produk dari koperasi-koperasi produksi. Disamping itu juga membangun unit-unit promosi (Rumah Produk Indonesia) yang memperlihatkan bebagai sample produk dari koperasi yang mempunyai standar ekspor.

Telah disinggung terdahulu bahwa perhatian pembinaan yang hanya terfokus kepada koperasi primer akan memperlambat perkembangan koperasi di Indonesia. Untuk itu sudah seharusnya focus perhatian pembinaan disebarkan meliputi juga koperasi sekunder dan tersier dalam suatu sistem pembinaan terpadu.

sumber : http://antoniusgunadarma.blogspot.com/2011/10/organisasi-dan-manajemen-koperasi-serta.html